goodmoneyID – Pemerintah mulai memperkuat pengawasan sektor ekspor nasional melalui pembentukan perusahaan baru bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). BUMN tersebut dibentuk di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan disebut akan mulai beroperasi efektif pada 1 Juni 2026.
Pembentukan PT DSI menjadi bagian dari langkah pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam bernilai tinggi.
Chief Investment Officer Danantara, Pandu Patria Sjahrir, mengatakan perusahaan tersebut dibentuk untuk memperkuat sistem perdagangan ekspor-impor sekaligus meningkatkan transparansi transaksi dan pengelolaan devisa negara.
Fokus Awal pada Sawit, Batu Bara, dan Ferro Alloy
Pada tahap awal, PT DSI akan berfokus pada pengawasan dan pencatatan ekspor tiga komoditas utama Indonesia, yakni crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy atau paduan besi. Ketiga sektor tersebut dipilih karena memiliki nilai ekspor besar dan berpengaruh terhadap penerimaan devisa nasional.
Pemerintah menargetkan seluruh proses ekspor komoditas strategis itu nantinya dilakukan melalui sistem yang diawasi DSI, mulai dari transaksi, kontrak dagang, pengiriman barang hingga proses pembayaran internasional.
Meski demikian, pemerintah menegaskan DSI bukan bertindak sebagai “makelar ekspor” atau pengambil alih penuh bisnis perusahaan swasta. Pada fase awal, perusahaan ini lebih difokuskan untuk melakukan pendataan dan verifikasi transaksi ekspor guna memastikan harga yang dilaporkan sesuai dengan harga pasar global.
Cegah Manipulasi dan Kebocoran Devisa
Kehadiran PT DSI juga diarahkan untuk menutup celah praktik manipulasi ekspor yang selama ini dinilai merugikan negara. Pemerintah menyoroti potensi praktik under invoicing hingga transfer pricing dalam perdagangan komoditas sumber daya alam.
Melalui sistem pengawasan terintegrasi, DSI diharapkan dapat meningkatkan transparansi laporan ekspor sekaligus memastikan devisa hasil ekspor masuk ke dalam sistem keuangan nasional.
Selain itu, kebijakan tersebut dinilai menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat kontrol negara terhadap rantai perdagangan komoditas strategis di tengah meningkatnya kebutuhan pendapatan nasional dari sektor sumber daya alam.
Bagian dari Strategi Besar Danantara
Pembentukan DSI tidak bisa dilepaskan dari peran Danantara sebagai sovereign wealth fund atau badan pengelola investasi negara yang dibentuk pemerintahan Prabowo. Lembaga tersebut dirancang untuk mengelola aset dan investasi strategis BUMN dalam skala besar.
Dalam regulasinya, Danantara memiliki mandat mengelola investasi negara dan memperkuat pengelolaan aset BUMN guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan hadirnya PT DSI, pemerintah tampaknya ingin memperluas peran negara tidak hanya dalam pengelolaan aset, tetapi juga dalam pengawasan arus perdagangan ekspor komoditas strategis Indonesia.