goodmoneyID – Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 kembali menggeliat. Ini ditandai dengan meningkatnya konsumsi publik pada saat Nataru (Natal Tahun Baru) 2020, meningkatnya PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), serta kinerja ekspor impor yang membaik pada awal tahun 2020.
“Konsumsi rumah tangga, hitungan kami kontribusinya mencapai 56 sampai 57 persen dari total PDB. Harapannya ini bisa mendongkrak PDB kita bisa sampai 5,1 sampai 5,3 persen, nilai ini baru konsumsi loh, belum ditambah yang lain,” ujar Ryan Kiryanto di acara seminar digital di Sarinah Mall Jakarta, Rabu (15/1).
Untuk investasi PMA atau PMDN belakangan ini juga meningkat. Menurt Ryan hal ini menarik, karena pemerintah mengalokasikan dana tersebut untuk belanja modal dan belanja barang sehingga bisa menstimulus kegiatan ekonomi dari segala lini.
Kinerja ekspor yang tahun lalu cukup kusut, Ryan memperkirakan di tahun 2020 forecast (perkiraan) ekspor bakal tumbuh sekitar 1 sampai 2 persen, ini ditandai dengan data BPS (Badan Pusat Statistik) yang mengumumkan full year defisit neraca perdagangan Indonesia menyusut menjadi USD3,6 miliar, dari sebelumnya yang mencapai USD8,9 miliar.
“Ekspor sepanjang tahun 2018-2019 negatif, tapi tahun ini forecast positif naik sekitar 1 sampai 2 persen,”ujar Ryan.
Kondisi Indonesia yang cukup baik di awal dekade ini juga turu di dorong oleh faktor eksternal (global). Dimana saat ini perang dagang antara Amerika Serikat dan China sudah mulai melunak. Serta pertumbuhan ekonomi negara benua Eropa juga ikut membaik, seperti Jerman.
Hal ini tambah Ryan bisa memberikan sentimen yang positif untuk emerging market atau negara berkembang termasuk Indonesia.
Faktor lain yang ikut mensupport pertumbuhan perekonomian Indonesia bisa Growth di tahun 2020 yaitu kemungkinan BI (Bank Indonesia) yang kembali memberi “jamu manis” atau memangkas suku bunga acuannya (BI 7 Day Reverse Repo Rate / BI7 DRRR ) di tahun ini.
Kemudian janji pemerintah yang akan mempercepat belanja barang ataupun belanja modal untuk mempercepat penyerapan anggaran pemerintah.