goodmoneyID – Sekretaris Umum (Sekum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli Ardiansyah mempertanyakan sejauh mana realisasi dari stimulus yang diberikan pemerintah, untuk mengatasi masalah di tingkat petani akibat dampak dari pandemi Covid-19.
“Laporan dari anggota-anggota kita di daerah menyebutkan komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan khusus kepada petani belum terealisasi, padahal anggarannya kan sudah dialokasikan dan serapannya masih rendah. Masalah ini harus segera dipecahkan,” ujar Agus Ruli, di Jakarta, Sabtu (4/7).
Untuk mengatasi situasi tersebut, Agus Ruli kembali menekankan perlunya pembenahan dalam manajemen dan perencanaan hasil pertanian. Hal ini menurutnya memerlukan koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Pandemi Covid-19 ini harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan terhadap orientasi pertanian kita. Selama ini, para petani hampir dari setengah produksinya selalu ditujukan untuk dijual dan ditargetkan untuk luar wilayah. Hal ini kemudian menjadi masalah pasca diterapkannya kebijakan pembatasan wilayah atau PSBB sangat mengganggu terhadap alur distribusi,” ungkapnya.
Hal ini dapat diatasi apabila pemerintah Indonesia berkomitmen penuh dalam menerapkan konsep kedaulatan pangan di Indonesia.
“Orientasi pertanian kita harus disesuaikan dengan konsep kedaulatan pangan, dimana kebutuhan di tingkat lokal harus diutamakan. Dengan kedaulatan pangan juga menjamin para petani memiliki hak untuk menentukan pangannya secara mandiri, meliputi alat dan sistem produksi serta pemasaran dibidang pertanian, peternakan dan perikanan,” katanya.
Prinsip-prinsip kedaulatan pangan juga sudah sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) menjadikan para petani dan nelayan sebagai produsen utama yang menghasilkan pangan, tanpa tergantung dari kekuatan pasar internasional.
“Ini juga dapat menjadi solusi untuk di tengah situasi pangan dan ancaman krisis pangan global yang mengancam saat ini,” tutupnya.