goodmoneyID – Seiring dengan transformasi digital yang berlangsung di semua negara, pemerintah juga telah menggulirkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terpadu guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta membangun fondasi teknologi, informasi dan teknologi (TIK) yang terintegrasi, aman dan andal.
Terkait dengan data yang terintegrasi yang menjadi fondasi terbangunnya sistem yang terpadu tersebut, Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa data yang saat ini menjadi ‘the new oil’ dan memiliki nilai yang lebih dari harga minyak, validitasnya memainkan peran kunci dalam pembangunan dan pembuatan kebijakan nasional di era baru yang serba digital ini.
Untuk mempercepat implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan data terintegrasi yang juga dikenal dengan Satu Data Indonesia, Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI) menyelenggarakan Satu Data Indonesia WebSummit 2021, 6-8 Juli. Acara ini mengusung dua topik yang saling terkait: Integritas, Inklusi dan Tata Kelola Data, serta Pemerintahan Digital (E-Government) untuk Pemulihan Ekonomi. (06/07/2021)
WebSummit yang didukung oleh pemangku kepentingan pemerintah, industri, dan masyarakat sipil ini menghadirkan pembicara utama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H.; Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa; Menteri PAN & RB, Tjahyo Kumolo; Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia, Drs. Djauhari Oratmangoen, Ketua ABDI, Rudi Rusdiah dan President Huawei Cloud & AI Indonesia Business Development, Jason Zhang.
Tujuan utama dari Satu Data Indonesia adalah untuk memungkinkan terselenggaranya aksesibilitas data antar instansi pemerintah serta mendorong transparansi dan akuntabilitas di dalam pemerintahan itu sendiri, memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan pelayanan publik. Penyelenggaraan analitik yang intensif ini membutuhkan pemanfaatan teknologi-teknologi termutakhir dan canggih, seperti solusi berbasis cloud yang dikembangkan oleh Huawei.
Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengatakan pentingnya kolaborasi dan sinergi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia. Ia mengatakan, sebagai Ketua Dewan Pengarah Satu Data Indonesia, Bappenas bertugas mengordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia agar data tidak tumpang tindih dan tetap terjaga integritas dan metadatanya baik di tingkat pemerintahan pusat dan daerah. Dalam masa pandemi Covid-19 ini, Menteri Suharso juga mengingatkan kembali pentingnya peran data dalam perumusan kebijakan untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.
“Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan Tata Kelola Data Pemerintah dengan tujuan untuk terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan antar stakeholders,” ujar Menteri Suharso, dalam keterangan resminya, Kamis (8/7).
Data tersebut diharapkan menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Seperti saat kita bicara data tentang kemiskinan misalnya, mungkin kita bicara mengenai data sebaran, kedalaman, dan keparahan kemiskinan secara statistik. Dengan adanya Satu Data Indonesia, kita berharap bisa menganalisa data spasialnya, di mana saja sebarannya, bagaimana interaksi antar wilayah.
“Kita juga bisa mengaitkan analisa data statistik dan spasial tersebut, dengan data keuangan negara, baik data APBN dan APBD. Semua jenis data tersebut, yaitu data statistik, data spasial, data keuangan negara, dan Big Data diharapkan nanti bisa disediakan di portal Satu Data Indonesia,” imbuh Menteri Suharso.
Semua upaya dalam Satu Data Indonesia kuncinya adalah kolaborasi dan sinergi dari seluruh stakeholder tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah, serta pengawalan implementasinya secara nasional oleh Publik.
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., Dirjen Dukcapil, juga menekankan pentingnya Satu Data Indonesia. Dukcapil adalah instansi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Data kependudukan yang dikelola Dukcapil merepresentasi dinamika dan tren demografis yang berperan penting sebagai fondasi bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan.
“Saat ini, data kependudukan yang dikelola Dukcapil juga terhubung dengan sektor bisnis seperti e-commerce, asuransi, perbankan, pasar modal, telekomunikasi, dan pendidikan yang memerlukan verifikasi identitas pengguna melalui pengecekan silang dengan database kami,” ujar ujar Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H.
President Huawei Cloud & AI Indonesia Business Development, Jason Zhang mengatakan, Merupakan kehormatan bagi Huawei Indonesia mendapatkan kepercayaan dari Dukcapil dan Kementerian Dalam Negeri untuk diperkenankan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan upaya-upaya penting yang berkontribusi terhadap kebijakan Satu Data Indonesia dan implementasi SPBE di Indonesia. Implementasi SPBE akan membantu pemerintah untuk merampingkan proses birokrasi, menciptakan transparansi, dan yang terpenting adalah meningkatkan kualitas layanan publik.
“Kami sangat mendukung inisiatif pemerintah tersebut, karena kami percaya bahwa transformasi digital di seluruh sektor akan terwujud berkatnya. Huawei juga percaya bahwa kualitas SDM merupakan salah satu kunci kesuksesan yang tak kalah penting. Bersama Huawei Indonesia, Dukcapil sedang berfokus pada peningkatan kualitas SDM agar setiap teknologi termutakhir dapat dimanfaatkan sesuai potensinya.” tutup Jason Zhang.