goodmoneyID – Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) kembali mengangkat Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama. Sekaligus menjungkalkan Basuki Tjahja Purnama (BTP) yang sempat digadang-gadang bakal menjadi Dirut Pertamina.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengatakan pengangkatan dan penjungkalan itu semakin menguatkan indikasi bahwa endorsers Nicke lebih “powerfull” ketimbang endorsers BTP. Pengangkatan kembali Nicke sebagai Dirut Pertamina lebih didasarkan pada kekuatan endorsers, bukan didasarkan atas kriteria dan kinerja terukur.
“Selama menjabat Dirut Pertamina, kinerja Nicke cenderung jeblok. Indikatornya, perolehan laba yang dicatatkan sebagian besar berasal dari dana kompensasi dari Pemerintah, bukan dari pendapatan usaha,” ujar Fahmy Radhi dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6).
Nicke dinilai gagal dalam menaikkan lifting minyak dari sumur-sumur yang dikelola Pertamina. Bahkan, di sumur terminasi, Blok Madura dan Blok Mahakam, produksinya semakin menurun saat diambil alih oleh Pertamina. Padahal peningkatan lifting itu sangat dibutuhkan untuk menekan defisit neraca migas, yang semakin membengkak. Nicke juga gagal dalam pembangunan kilang minyak.
“Dari 5 kilang minyak yang direncanakan hampir tidak ada progres berati, bahkan mengalami kemunduran. Kerja sama Pertamina dan Aramco untuk pengembangan Kilang Cilacap justru berakhir sebelum dimulai,” ujarnya.
Demikian juga dengan Kilang Bontang, kerja sama Pertamina dengan OOG Oman, juga kandas di tengah jalan. Padahal, Pembangunan Kilang merupakan perintah Presiden Joko Widodo sejak periode pertama Pemerintahan Joko Widodo, tetapi tetap saja Kilang Minyak tidak dapat dibangun.
Selain ketiga kinerja jeblok tersebut, Fahmy mengungkapkan kalau Nicke tidak adil terhadap konsumen BBM Non-Subsidi. Pada saat harga minyak dunia naik, Pertamina dengan sigap menaikkan harga BBM Non-Subsidi. Namun pada saat harga minyak dunia terpuruk pada titik nadir, Pertamina tidak menurunkan harga BBM Non-Subsidi.
“Memang Pertamina dapat meraup laba besar, tetapi masyarakat sebagai konsumen dirugikan,” kata Fahmy.
Tidak mengherankan kalau Koalisi Masyarakat Sipil dan KPPU melayangkan gugatan atas keputusan Pertamina tidak menurunkan harga BBM Non-Subsidi pada saat harga minyak dunia sangat rendah.
“Dengan kinerja jeblok, pengangkatan kembali Nicke menjadi preseden buruk pada mekanisme pengangkatan Perusahaan Plat Merah di Indonesia,” tutup Fahmy.