goodmoneyID – Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro (UMi) dinilai akan semakin meningkatkan pemberdayaan UMKM, serta memacu literasi dan inklusi keuangan juga pembiayaan formal di kalangan pelaku usaha di segmen tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih. Anggota dewan asal Pulau Dewata itu mengatakan langkah integrasi ekosistem UMi melalui holding tiga BUMN yang fundamental usahanya memang fokus terhadap pemberdayaan UMKM, akan mempermudah akses permodalan, pembayaran dan penguatan digitalisasi UMKM yang masih rendah.
Politikus Golkar itu menjelaskan bahwa holding BUMN UMi merupakan kebijakan tepat dari pemerintah. Sebabnya, persoalan klasik para pelaku usaha kecil dan mikro adalah masalah literasi dan inklusi keuangan dan pembiayaan.
Jika literasi lemah, maka inklusi atau akses serta pemanfaatan layanan keuangan sulit dijangkau. Implikasinya akan mengerdilkan kapasitas dan daya saing usaha pelaku UMKM dan UMi.
“Artinya ini (Holding BUMN UMi) satu langkah visioner dan strategis,” ujar Gde yang akrab disapa Demer.
Merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2020, indeks literasi keuangan mencapai 38,03% sedangkan inklusi keuangan 76,19%. Angka tersebut merupakan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan regulator tersebut pada 2019.
Persentase itu meningkat dari hasil survei OJK pada 2016 dengan indeks literasi keuangan 29,7% sedangkan inklusi keuangan 67,8%. Adapun target OJK sesuai arahan Presiden Joko Widodo, indeks inklusi keuangan mencapai di atas 90% pada 2023.
Oleh karena itu, Demer berharap dengan terintegrasinya ekosistem usaha ultra mikro melalui holding BUMN UMi, hambatan-hambatan terhadap literasi dan inklusi keuangan serta pembiayaan bisa diatasi. Dengan demikian pelaku usaha kecil akan semakin lebar mengembangkan bisnis ke depan.
“Holding ini diharapkan juga dapat membina pelaku UMKM untuk menerapkan pola-pola usaha yang lebih modern,” ucapnya.
Dengan terpacunya literasi dan inklusi keuangan serta pembiayaan formal, Demer memproyeksikan ke depan masyarakat akan terhindar dari penipuan yang berkedok layanan jasa keuangan seperti investasi bodong ataupun praktik rentenir bermodus pinjaman uang secara daring.
“Pemahaman tersebut akan memberikan dampak besar bagi kesehatan industri keuangan yang seringkali terjadi penipuan melalui pinjaman online atau investasi bodong,” imbuhnya.
Lebih jauh Demer mengungkapkan bahwa langkah pemerintah melalui sinergi ketiga BUMN akan menghasilkan efisiensi dan efektivitas peningkatan kapasitas UMKM. Hal itu mewujudkan kemudahan akses pembiayaan dengan biaya murah bagi kelompok usaha kecil.