goodmoneyID – Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menilai penerapan PSBB di Jabodetabek terlambat. Semestinya dalam kondisi penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19 yang terus meningkat hingga ratusan kasus per hari. Sudah sewajarnya diterapkan kebijakan lebih lanjut yang signifikan dalam menekan kasus covid-19.
Peneliti IDEAS Siti Nur Rosifah, mengatakan perlu dilakukan langkah ekstrem lebih dari PSBB seperti karantina wilayah ketat yang tegas.
“Saat ini seluruh provinsi sudah terinfeksi virus tersebut. Artinya dibutuhkan langkah-langkah ekstrem (karantina lokal) yang lebih ketat dan tegas untuk mencegah ledakan peningkatan kasus di berbagai daerah, terutama yang memiliki kepadatan dan mobilitas penduduk yang tinggi seperti di kota-kota metropolitan,” ujar Siti Nur Rosifah, pada diskusi hasil riset IDEASTalk, yang dilaksanakan secara online, Senin (13/4).
IDEAS menilai bahwa Jabodetabek sebagai Episentrum Pandemi memiliki kesiapan ekonomi untuk melakukan Karantina Wilayah. Jabodetabek memiliki persentase paling tigngi untuk sektor formal, sehingga penurunan pendapatan secara drastis sangat rendah, dengan catatan hal ini bisa terjadi apabila tidak ada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).
Saat ini di Jabodetabek terdapat 11,3 juta pekerja sektor formal dari total 15,4 juta pekerja. Dengan persentase paling tinggi yakni pekerja yang bekerja di sektor jasa, seperti jasa keuangan, perusahaan, pendidikan, hingga administrasi pemerintahan. Hal ini membuat skenario peliburan tempat kerja akan lebih mudah dilakukan.
“Pekerja di sektor formal tersebut umumnya bisa tetap mendapatkan penghasilan tanpa harus hadir secara fisik setiap hari,” kata Nur Rosifah.
Nur Rosifah menambahkan, mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan karantina wilayah masih lebih rendah dari biaya jika pandemi menjadi tak terkontrol. Untuk karantina wilayah Jabodetabek, pihaknya melakukan estimasi biaya kebutuhan pangan warga per hari dibutuhkan setidaknya Rp 1,3 triliun.
Namun, jika karantina dilakukan selama 2 pekan, maka dibutuhkan Rp 17,8 triliun untuk kebutuhan pangan 34 juta penduduk Jabodetabek. Dan jika subsidi pangan berfokus pada penduduk miskin dan hampir miskin saja, maka biaya kebutuhan pangan untuk karantina selama 2 pekan sebesar Rp 6,3 triliun.
“Semakin lambat karantina dilakukan, semakin panjang waktu yang dibutuhkan dan semakin besar pula biaya karantina yang dikeluarkan,” tutup Nur Rosifah