goodmoneyID – Selama lima tahun memerintah, Kabinet Indonesia Kerja Jilid I yang dipimpin Presiden Joko Widodo masih menyisakan pekerjaan rumah, terutama di sektor ekonomi riil seperti pertanian dan pengolahan. Akibatnya, meski angka kemiskinan secara formal menurun, namun realitasnya berbeda.
Yusuf Wibisono, Direktur Eksekutif Indonesia Development and Islamic Studies (Ideas) mengatakan, di sektor pertanian, belum banyak yang dilakukan pemerintah. Ini terlihat dari ketimpangan lahan pertanian, dimana terjadi alih fungsi lahan dan penguasaan lahan oleh segelintir kelompok konglomerat. Sementara, sebagian besar petani kecil justru memiliki lahan yang sempit.
“Kalau petani tidak diberi lahan ya sama saja tidak berkembang. Hal ini butuh keberanian Pemerintah untuk menentang kapitalis dan keberpihakan pada rakyat,” ujar Yusuf.
Struktur pertanian yang tidak memihak pada rakyat terbukti melanggengkan kemiskinan. Problem struktural itu tidak ada pembenahan yang berarti selama lima tahun terakhir. Data Ideas, tercatat pada 2018, dari 27,7 rumah tangga usaha pertanian (RTUP), 89,1% diantaranya hanya memiliki lahan pertanian kurang dari 2 hektar.
“Secara ukuran formal dari Badan Pusat Statistik (BPS) ada penurunan kemiskinan, pada awal pertama masa menjabat kemiskinan turun dibawah 10%, sekarang dikisaran 9,4%. Tapi jika melihat secara langsung fenomeana di lapangan rentang kemiskinan itu tidak ada perubahan. Awal Jokowi naik misalkan, jumlah penerima bantuan iuran BPJS Itu ada dikisaran 90an juta, sekarang masih di 95-96 juta, jadi tidak ada perubahan. Secara umum kesejahteraan masyarakat kita tidak banyak meningkat, khususnya kelas bawah. Harus diakui itu,” ujar Yusuf.
Ideas juga mengkritisi problem ketenagakerjaan. Saat ini, jumlah pengangguran masih cukup banyak sebagai dampak dari kinerja sektor riil yang kurang produktif. “Padahal jika mampu mendorong sektor pertanian dan industi yang didorong dengan teknologi yang baru akan lebih efisien hasilnya. Sehingga seharusnya bisa membuka lapangan kerja,” pungkasnya.