goodmoneyID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut proses birokrasi di Indonesia masih rumit. Jokowi mengatakan hal ini banyak ditemukan di lapangan, baik di pusat maupun daerah.
Walau birokratisasi sudah banyak dilakukan, namun regulasi yang tidak sinkron masih sering temukan. Prosedur yang rumit masih banyak dalam praktik di lapangan.
“Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi. Sama saja, mengurusnya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah,” kata Jokowi saat menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (8/7/2024).
Padahal menurut Presiden pemerintah sudah banyak melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Namun regulasi yang tidak sinkron masih saja ditemukan.
Menurut Presiden kerumitan tersebut dapat menjadi sumber ketakutan aparat pemerintah. Karena apabila ada birokrasi yang dilanggar maka akan disalahkan.
“Hal seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita,” katanya.
Oleh karena itu Presiden berharap reformasi struktural yang telah berjalan saat ini sangat penting untuk terus dilanjutkan. Sinkronisasi regulasi dan penyederhanaan prosedur harus dilakukan agar pemerintahan berjalan efektif.
“Agar pemerintah berjalan lebih efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur,” pungkasnya.