goodmoneyID – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melakukan pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Senin (18/11).
Rosan P. Roeslani, Ketua Umum Kadin Indonesia mengatakan, pihaknya siap untuk menjadi mitra pemerintah. Kadin juga akan berkoordinasi membangun dan mensinergikan program dunia usaha dengan program KKP.
“Dunia usaha menunggu gebrakan pemerintah, kita harapkan kebijakan itu bisa pro bisnis sehingga industri perikanan kita berkelanjutan dan investasi banyak masuk,” tambah Rosan.
Sektor perikanan adalah sektor dengan potensi besar yang perlu dikembangkan lebih jauh, tidak hanya dari nilai ekonominya saja, namun juga dari peningkatan sumber daya manusia serta tata kelolanya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan investasi di sektor ini.
Namun saat ini masalah perizinan masih menjadi topik utama yang harus segera diselesaikan bersama. Hal yang membuat investasi masuk ke Indonesai masih sedikit adalah panjangnya birokrasi yang kompleks, sehingga menyebabkan komunikasi terhambat.
Roslan menyebutkan faktornya ada di perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia menyebutkan masih adanya ego sektoral dari masing-masing kementerian sehingga menyulitkan untuk melangkah bersama.
“Harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih menjadi kendala, bukan hanya di sebagian daerah saja namun sebagian besar daerah di Indonesia mengalami perbedaan pendapat. Ketika pemerintah pusat sudah yes, kemudian di pemda ternyata ada masalah, ini sering kali kita jumpai,” kata Rosan.
Sementara itu Menteri KKP Edi Prabowo menyebutkan saat ini Pemerintah sedang fokus memperbaiki sistem perizinan, agar lebih efisien dan tidak ada lagi perbedaan pendapat antar lembaga kementrian. Edi menjelaskan perizinan tidak sepenuhnya dipermudah, melainkan perizinan ini akan dicari solusi yang terbaik, bukan seolah-olah membuka izin seluas-luasnya.
“Kami tidak akan memudahkan perizinan, tapi akan cari solusi terbaik. Kami akan seimbangkan nelayan besar dan nelayan kecil,” ujar Edhy.
Ia melanjutkan pemerintah akan mengedepankan solusi pembinaan, dari pada langsung menangkap, misal ketika nelayan salah menggunakan alat tangkap, akan diupayakan solusi pembinaan.
Bagaimanapun kemudahan izin bagi pengusaha sangat penting untuk bisa menggerakkan sektor kelautan. Ke depan, Kadin berharap sektor kelautan dan perikanan mampu menjawab tantangan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi aktif dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi.
Perlu diketahui konsumsi perikanan dalam negeri pada 2018 mencapai 50,69 kg per kapita dan tahun ini ditargetkan naik menjadi 54,49 kg per kapita. “Kita harapkan KKP memberikan dukungan regulasi yang terbaik agar dunia usaha bersama pemerintah bisa mencapai apa yang sudah ditargetkan,” pungkas Rosan.