Kemendag Segera Evaluasi Perizinan Usaha

Loading

goodmoneyID – Kadin Indonesia dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional menyelenggarakan seminar dengan tema “Peningkatan Perdagangan dan Investasi di Tengah Perang Dagang dan Resesi” di Jakarta, Selasa, (19/11). Hadir dalam acara tersebut Menteri Perdagangan (Mendag) RI Agus Suparmanto.

Dalam acara tersebut, Mendag mendapat banyak masukan dari para pelaku usaha sepeti kendala internasonal, akses pasar, dan peningkatan kualitas produk domestik. Kemudian para pelaku usaha masih mengeluhkan tentang susahnya peraturan birokrasi yang menghambat para pelaku usaha untuk melangkah ke luar.

“Saat ini masih terdapat aturan yang tidak sinkron antar kementrian, sehingga ini menjadi hambatann. Kita akan evaluasi, karena peraturan ini juga mengahambat jalur investasi, dimana impor terjadi secara bebas tanpa ada kendali ini yang akan kita evaluasi,” ujar Agus.

Revisi peraturan ini akan disesuaikan dengan kemauan para pelaku usaha, agar nanti tidak menyulitkan mereka untuk bergerak. Mendag menyebut revisi ini akan selesai pada akhir tahun ini.

“Banyaknya peraturan ini akan saya sesuaikan terutama peraturan-peraturan yang menyulitkan pelaku usaha, tidak lama dalam 1 bulan ini akhir tahun evalusi bisa selesai,” kata Agus.

Mendag menargetkan ke depan ia akan fokus pada peningkatan neraca perdagangan dimana tahun ini dihitung sejak Januari hingga September nercara perdagangan defisit. Namun  pada bulan Oktober ini ada sinyal positif yaitu neraca perdagangan surplus, mencapai USD161,3 juta. Agus memprediksi pada bulan berikutnya neraca perdagangan ini masih dapat menunjukan performa yang baik.

Saat ini diperlukan sinergi diplomasi yang kuat antar kementrian terutama Kemendag dan Kemenlu mengenai peraturan apa dan bagaimana menuntaskan kendala yang di keluhkan oleh para pelaku usaha.

“Kemenlu itu menangani masalah diplomasinya, sedangkan perencanaan teknisnya ada di Kemendag,” ujar Agus.

Sesuai dengan arahan Presiden bahwa diperlukan sinergi yang matang antar Kementerian, jadi diharapkan tidak ada kementerian yang bekerja masing masing, menjalankan visi dan misi presiden.