goodmoneyID – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia mengatakan PPKM Darurat menjadi pilihan yang sulit antara kesehatan atau ekonomi. Sebab tidak 100% perusahaan bisa mengerjakan kegiatan usahanya dari rumah.
Misalnya untuk industri manufaktur atau fabrikasi, memang sangat tidak mungkin untuk melakukan WFH 100%. Karena bila stop produksi akan mengakibatkan perusahaan harus melakukan kebiijakan merumahkan karyawan, potong gaji, bahkan bisa berujung PHK.
“Ini pilihan yang sulit antara kesehatan atau ekonomi,” kata Said Iqbal, lewat keterangan tertulisnya, Selasa (6/7).
Lanjut Said, Pemerintah dapat mengatur waktu operasional pabrik untuk menghindari ledakan PHK, merumahkan karyawan, atau memotong gaji karyawan. Kebijakan ini yang ditunggu buruh dan rakyat, bukan ancaman menteri dan sekedar omongan tidak boleh ada PHK.
“Persoalan dilematis mengenai kesehatan dan ekonomi atau ledakan PHK harus dirumuskan dalam kebijakan pemerintah yang tepat dan terukur, bukan dengan ancaman atau gertakan” lanjut Said Iqbal.
Said Iqbal mencontohkan, di beberapa perusahaan otomotif, elektronik, dan komponen; ketika baru-baru ini dilakukan test swab antigen dan dilanjutkan test PCR, dari hampir 2000-an karyawan yang ikut test, ditemui 200 buruh positip Corona, termasuk TKA yang bekerja di sana. Dengan melihat sampel ini, berarti sekitar 10% buruh positip corona.
“Angka penularan ini sangat tinggi sekali. Buruh memiliki resiko terpapar Covid-19 cukup tinggi, karena setiap hari mereka harus berangkat ke pabrik. Hampir di mayoritas anggota KSPI di klaster pabrik, angka buruh positip Covid-19 di pabrik rata-rata 10%. Dari klaster pabrik kemudian menularkan ke klaster keluarga akibat tidak diberikannya obat dan vitamin ke buruh yang sedang isoman tadi,” terangnya.
KSPI tetap mendukung upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Menurut Said Iqbal, saat ini ancaman dan gertakan kepada pengusaha, buruh, dan masyarakat tidak dibutuhkan.
Tetapi yang lebih dibutuhkan adalah tindakan nyata dari Menteri dan pejabat terkait, yang secara bijaksana mencegah penularan Covid-19 dengan memberikan gratis masker, obat, vitamin, hingga imboost kepada buruh dan masyarakat melalui jaringan klinik dan apotek BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya kepada buruh yang isoman agar tidak menular ke klaster keluarga.