goodmoneyID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, sebagai Gubernur ADB untuk Indonesia menghadiri rangkaian Pertemuan Tahunan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank – ADB) pada 2-5 Mei 2024 di Tbilis, Georgia. Tema pertemuan tahun ini yakni Brige to the Future.
Tema tersebut merupakan refleksi hubungan ekonomi dan keuangan saat ini dan masa yang akan datang. Pertemuan Tahunan ini juga istimewa karena memperingati 50 tahun sejak Asian Development Fund (ADF) pertama kali diinisiasi pada 1974. ADF merupakan salah satu bentuk komitmen negara-negara anggota ADB untuk menghapus kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup di Asia dan Pasifik, terutama di negara-negara termiskin dan rentan.
Mengawali agenda, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menghadiri ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting+3 (AFMGM+3) yang membahas perkembangan stabilitas dan kebijakan ekonomi makro dan keuangan masing-masing negara dan kawasan, serta mendiskusikan upaya-upaya penguatan kerja sama keuangan ASEAN+3. Salah satu agenda penting yang dibahas dalam AFMGM+3 tahun ini adalah mengenai penguatan jaring pengaman keuangan kawasan untuk fasilitas Rapid Financing Facility (RFF).
Inisiatif tersebut dapat membantu kawasan Asia dan Pasifik untuk mendapatkan likuiditas dalam menghadapi risiko non-sektor keuangan seperti pandemi dan bencana alam. Fasilitas tersebut akan tetap berada di bawah kerangka Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) yang telah ada di ASEAN+3. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk selalu mendorong peningkatan kapasitas ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) dalam melaksanakan fungsi pemantauan ekonomi kawasan dan dalam hubungannya dengan memperkuat jaring pengaman keuangan regional.
Selain itu, Indonesia juga mendukung pengembangan pasar keuangan berkelanjutan (sustainable finance market) di ASEAN, termasuk obligasi hijau (green bond) dan obligasi berkelanjutan (sustainable bond).
Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menghadiri beberapa agenda utama, seperti Governor’s Plenary yang membahas bagaimana mendorong keterlibatan sektor swasta agar memperbesar dukungan pendanaan untuk pembangunan dan perubahan iklim dari nilai miliaran menjadi triliunan dollar.
Menkeu menyampaikan pentingnya peran Bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Banks / MDBs) seperti ADB sebagai katalisator dalam memobilisasi pendanaan oleh sektor swasta, selain peran pemerintah yang juga diperlukan untuk memberikan keyakinan bagi pelaku usaha swasta untuk meningkatkan partisipasi, seperti melalui pendanaan campuran, dukungan pemerintah berupa fasilitas penjaminan, asuransi, serta kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Agenda utama lainnya yang dihadiri oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati yaitu “Governors’ Business Session”. Dalam pertemuan tersebut, Menkeu menyerukan agar ADB dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan filantropi untuk memfasilitasi pendanaan campuran (blended finance).
Sebagaimana diarahkan untuk MDBs strategis lainnya, Menkeu juga menekankan reformasi menuju bigger, better, dan bolder ADB. Keterlibatan ADB dalam Energy Transition Mechanism (ETM) di Indonesia merupakan salah satu contoh proyek percontohan yang dapat direplikasi di negara-negara lain.
Indonesia juga mendukung model operasi ADB yang baru (New Operating Model – NOM) serta reformasi permodalan melalui optimalisasi neraca yang akan mendukung pendanaan untuk sektor prioritas yang dapat memberikan tambahan pendanaan sebesar USD10 millar selama 10 tahun mendatang.
Terakhir, Indonesia menyerukan ADB untuk mendukung Small Islands Developing States (SIDS) dan negara rentan dalam bentuk mobilisasi pendanaan melalui program co-financing dan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular.
Dalam agenda lainnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjadi panelis dalam agenda seminar “Achieving Climate Outcomes for Transformation”. Menkeu menyampaikan bahwa peran Kemenkeu sangat penting dalam memastikan program serta kebijakan yang diimplementasikan akan mampu menarik investasi dan memperdalam pasar keuangan.
Selanjutnya, mengakhiri agenda Pertemuan Tahunan ADB, Menkeu menjadi panelis dalam agenda seminar “Governor’s Seminar: Toward Climate-Friendly Globalization” bersama Presiden ADB, Masatsugu Asakawa, Menteri Keuangan Georgia, Lasha Khutsishvili, dan Menteri Keuangan Bangladesh, Hasan Mahmood Ali. Menkeu Sri Mulyani Indrawati berbagi pandangannya mengenai upaya Indonesia memastikan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan serta kontribusinya dalam mata rantai perdagangan global.
Di sela–sela pertemuan utama, Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga berkesempatan mengadakan beberapa pertemuan bilateral diantaranya dengan dengan Presiden ADB, Masatsugu Asakawa, Deputi Perdana Menteri dan Menkeu Fiji, Biman Prasad, Menkeu Jepang, Shun’ichi Suzuki dan Deputi Pertama Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Georgia.
Pada pertemuan dengan Presiden ADB, selain menegaskan komitmen Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan di tengah situasi global yang penuh tantangan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga berdiskusi mengenai transisi energi Indonesia dan dukungan ADB yang diberikan, serta harapan Indonesia untuk dapat menempatkan wakil Indonesia di jajaran strategis manajemen ADB.
Sementara dengan Menkeu Fiji, keduanya berdiskusi mengenai penguatan kerja sama antar negara di beberapa area seperti pertanian dan perikanan. Pada pertemuan dengan Menkeu Jepang, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mendiskusikan kondisi ekonomi kedua negara, kerja sama di lingkup ASEAN+3, serta potensi kerja sama untuk perdagangan dan kredit karbon.
Pada pertemuan dengan Deputi Pertama Perdana Menteri Georgia, Menkeu menyampaikan harapan untuk peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi kedua negara.
Pertemuan Tahunan ADB merupakan salah satu bentuk nyata kerja sama pada tingkat global yang bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan global secara bersama-sama.
Ke depan, diharapkan Pertemuan Tahunan ADB dapat memberikan peran yang lebih besar dalam pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup negara-negara termiskin dan rentan di kawasan Asia dan Pasifik. Sebagai bank multilateral yang memposisikan dirinya sebagai bank untuk pendanaan perubahan iklim di kawasan Asia, ADB diharapkan dapat meningkatkan dukungan pendanaan dengan lebih terjangkau bagi upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.