goodmoneyID – Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan penyerahan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Istana Negara, Jakarta Kamis (14/11).
Pemerintah telah membuat 5 program prioritas kerja APBN 2020 yang dinilai mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. 5 program prioritas kerja, tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan infrastuktur; (3) Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi; (4) Transformasi ekonomi, serta (5) Penyederhanaan birokrasi.
Menkeu menyebutkan 5 program prioritas ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global yang merata, diamana kinerja ekonomi Indonesia kedepan diupayakan bisa tumbuh 5,3 persen, serta tingkat kemiskinan turun menjadi kisaran 8,5 persen – 9 persen, tingkat ketimpangan turun menjadi 0,375-0,380, dan tingkat pengangguran turun menuju 4,8 persen – 5 persen.
Sri Mulyani juga menekankan Kondisi global tersebut tidak dipungkiri akan memengaruhi kegiatan ekonomi di beberapa sektor riil di Indonesia, yang sudah mengalami perlambatan dan ini terlihat dari penerimaan perpajakan.
“APBN dapat berfungsi sebagai stimulus untuk terus mendorong belanja negara yang efektif, inklusif, terukur dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan ekonomi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
Dana APBN 2020 direncanakan mencapai Rp2.540,4 triliun. Sebesar Rp909,6 triliun akan dialokasikan kepada 87 Kementerian/Lembaga, dan anggaran sebesar Rp856,9 triliun akan dialokasikan untuk TKDD. Dengan diserahkan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2020, diharapkan Menteri dan Pimpinan Lembaga, serta para Gubernur dapat berkoordinasi dengan seluruh jajarannya untuk dapat menindaklanjuti arahan Presiden untuk melaksanakan APBN/APBD tahun 2020 secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.