Perlu Keberpihakan Pemerintah Dorong Swasta Biayai Infrastruktur

Loading

goodmoneyID – Pemerintah meminta pihak swasta dapat ikut serta membantu pembangunan infrastruktur di Indonesia guna menekan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dilakukan lewat program skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan melibatkan swasta dan BUMN.

Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur Bidang Kontruksi dan Infrastruktur KADIN Indonesia, Dandung Sri Harninto menyebutkan perlu adanya keberpihakan dari pemerintah untuk mendorong pengembang swasta, agar tidak didominasi oleh BUMN. Ia juga berharap BUMN harusnya sudah mampu terlibat dalam industri global, dan membiarkan pihak swasta untuk mengelola proyek infrastruktur di dalam negeri.

“BUMN kan sudah besar yah, harusnya sudah mulai mampu terlibat di dunia global, biarlah swasta saja yang mengerjakan proyek-proyek dalam negeri yang nilainya kurang dari Rp100 miliar,” kata Dandung.

Sementara itu, Direktur Riset Centre of Reform Economics (Core) Piter Abdullah mengatakan, pemerintah perlu melibatkan pihak-pihak swasta untuk membantu pembiayaan infrastruktur publik agar tidak terus menerus mengandalkan APBN. Namun keterlibatan swasta dalam pembanguan infrastruktur terhambat oleh masalah ekonomi makro yaitu kondisi likuiditas yang masih ketat.

“Ada persoalan makro yang begitu besar dan menjadi penghambat peran swasta, bahkan BUMN juga, untuk membantu pembangunan infrastruktur yaitu anomali sistem keuangan kita, yang dapat dilihat dari indikator kondisi likuiditas yang masih ketat,” ujar Piter dalam acara IDX Economic Outlook “Membedah Pembiayaan Infrastruktur Tanpa APBN”, di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (14/11).

Piter mengatakan ukuran likuiditas kita masih ketat, dimana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir likuiditas kita stagnan di angka 39-40 persen, sedangkan angka minimal likuiditasnya 100 persen. Angka ini tertinggal jauh dari negara tetangga seperti, China, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Thailand, dimana negara tersebut angka likuiditasnya sudah diatas 100-200 persen.

Untuk itu, persoalan likuiditas harus segera diselesaikan guna meningkatkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur. Piter mengatakan selama kondiisi likuiditasnya masih ketat, suku bunga akan tetap tinggi dan pembanguan infrastruktur akan selalu berdampak.  “Sangat sulit kita mengharapkan swasta mau dan mampu selama kondisi likuiditasnya masih seperti itu,” tambah Piter.