goodmoneyID – Proyek infrastrutur akan terus dilanjutkan pada Periode ke 2 Presiden Jokowi. Hal itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang (RPJMN) 2020-2025.
“Pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama merupakan pilihan yang logis dan strategis dalam meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus mengejar ketertinggalan,” ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), Eko D. Heripoerwanto, dalam Seminar Economic Outlook “Membedah Pembiayaan Infratruktur Tanpa APBN” di Jakarta, Kamis, (14/11).
Sayangnya, kekuatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020-2024 diproyeksikan belum terlalu perkasa untuk menopang sebagian besar proyek infrastruktur Indonesia. Kementerian PUPR mencatat, kemampuan APBN 2020-2024 bahkan hanya mampu menutupi sekitar Rp623 trilun, atau hanya 30% dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.058 triliun.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, kebutuhan penyediaan infrastruktur meliputi beragam sektor, seperti sektor sumber daya air sebesar Rp 577 triliun, sektor jalan dan jembatan Rp 573 triliun, sektor permukiman Rp 128 triliun, dan sektor perumahan sebesar Rp780 triliun. Dari data itu, terungkap selisih pendanaan yang harus ditambal melalui skema non-APBN sebesar 70% atau Rp1.435 triliun.
Menanggapi hal ini, Pemerintah akan bekerja sama dengan pihak swasta, BUMN, dan pemerintah daerah untuk strategi kebijakan pembiayaan jangka panjang. Kementerian PUPR mendorong inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).
Namun tidak mudah merealisasikan proyek KPBU mengingat kontribusi swasta dalam mendukung pembangunan infrastruktur masih sedikit, dan hanya dilakukan oleh pelaku usaha itu itu saja. “Berbicara keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur tanpa APBN ini ada dua kunci, mereka mau dan mampu tidak untuk mendukung proyek infratruktur nasional,” kata Dandung Sri Harninto Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur Bidang Konstruksi dan Infrastruktur KADIN Indonesia.
Dandung menambahkan pihak swasta saat ini takut untuk melakukan investasi pengembangan di sektor infrastruktur, karena mereka berpikir untungnya untuk mereka itu apa, jangan jangan sepi seperti LRT Palembang, dan Bandara Kertajati.