Jakarta, 15 Oktober 2026 – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan pentingnya sinergi tata kelola, investasi, dan inovasi dalam menjaga keberlanjutan keuangan haji. Ketiga pilar tersebut menjadi fondasi untuk memastikan dana haji dikelola secara akuntabel, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat bagi jemaah saat ini
maupun generasi mendatang.
Hal tersebut disampaikan dalam The 8th International Hajj Fund Forum 2026, Kamis(15/10). Wamenkeu mengusulkan agar Indonesia menerjemahkan ketiga pilar tersebut ke dalam Agenda Keberlanjutan Keuangan Haji yang terkoordinasi, dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, target terukur, dan evaluasi berkala. “Tata kelola menjaga amanah. Investasi menjaga keberlanjutan dana. Inovasi menghubungkan sumber daya keuangan dengan layanan yang lebih baik dan peluang produktif,” ujar Wamenkeu. Dari sisi tata kelola, pengelolaan dana haji perlu menyeimbangkan keterjangkauan biaya bagi jemaah yang berangkat saat ini dengan keberlanjutan dana untuk jemaah pada
masa mendatang. Hal ini mencakup penguatan manajemen risiko, transparansi, serta distribusi Nilai Manfaat yang mempertimbangkan kewajiban jangka panjang.
Pada aspek investasi, Wamenkeu mendorong strategi yang mengutamakan likuiditas, pendapatan stabil, dan pertumbuhan jangka panjang dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Indonesia juga berpeluang memperkuat perannya dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah global melalui kerja sama dengan berbagai
pihak, termasuk pengembangan Indonesia Hajj Investment Platform untuk mengidentifikasi peluang investasi produktif.
Sementara itu, inovasi diarahkan pada integrasi sistem digital, pemanfaatan analitik data dan kecerdasan buatan, serta peningkatan transparansi pengelolaan dana. Inovasi juga diharapkan dapat menghubungkan pelaku usaha Indonesia dengan peluang di Arab Saudi, khususnya pada sektor pangan, kesehatan, akomodasi, dan layanan digital.
Wamenkeu menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan dana haji tidak hanya diukur dari besarnya dana atau imbal hasil investasi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kewajiban kepada jemaah lintas generasi.
“Keberhasilan kita tidak semata-mata diukur dari besarnya dana atau imbal hasil investasi yang dicapai pada tahun tertentu, tetapi dari kemampuan kita memenuhi tanggung jawab kepada jemaah saat ini dan generasi yang akan datang,” pungkas Wamenkeu.