goodmoneyID – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menyatakan paket stimulus Covid-19 tak berjalan dalam waktu singkat, melainkan dipersiapkan hingga tahun 2022. Hal ini sebagai langkah pemerintah mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi dari pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai dan tak bisa di tebak.
“Pemerintah sudah melihat penanganan ini tidak hanya di 2020 tapi juga 2021 dan kemungkinan 2022,” ujar Askolani dalam teleconference.
Hal ini sudah di susun dalam Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021, yang akan diserahkan kepada anggota dewan pada Mei mendatang. Di dalamnya telah disusun lanjutan bantuan seperti melalui sosial safety net, reformasi kesehatan dan juga pendidikan. Sehingga masih memungkinkan dilakukan pemerintah sesuai dengan Perppu nomor 1 tahun 2020 yang mengatur bahwa defisit anggaran bisa lebih dari 3%. Pemerintah masih bisa menambah anggaran untuk bantuan dampak Covid-19, sekaligus tetap menjaga agar defisit terkendali.
Dengan terbitnya Perppu tersebut, Askolani menyebutkan defisit fiskal diperkirakan akan membengkak hingga 5,07% terhadap produk domestik brutto (PDB) Negara. Adapun pelebaran defisit ini imbas dari anggaran RI sebesar Rp405,1 triliun untuk penanganan dampak Covid-19 yang akan difokuskan pada bidang kesehatan, jaring pengamanan sosial serta dukungan terhadap dunia usaha.
“Kalau ditotalkan dengan stimulus 1 dan 2, mencapai 2,5% terhadap PDB Rp 436,1 triliun,” imbuhnya.
Tingkat defisit tersebut akan ditekan secara gradual selama 2 tahun berikutnya. Untuk 2023, diharapkan bahwa defisit anggaran dapat kembali turun dibawah tingkat 3% terhadap PDB seperti sebelumnya.
“Ini bukan hal yang biasa, namun betul-betul extraordinary. Kita lihat bagaimana dampak (pandemi Covid-19) kepada dunia, kepada sosial, kepada ekonomi dan sektor keuangan. Dan ini penanganannya bukan diupayakan untuk 2020 secara jangka pendek, namun untuk 1-2 tahun kedepan,” tutup Askolani.