goodmoneyID – Pemerintah didorong untuk mengoptimalkan peran Bulog dan BUMN terkait menjadi off-taker komoditas pertanian untuk menjamin ketersediaan stok pangan nasional dan menyerap produk pertanian para petani nasional. Kebijakan ini juga untuk menjaga pendapatan jutaan petani Indonesia yang saat ini mengalami kelesuan pasar akibat dampak pandemi covid-19.
Demikian salah satu poin penting dalam Focus Group Discussion (FGD) Online Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi & Keuangan bersama Tim Ekonomi Kerakyatan Arus Baru Indonesia (ARBI) yang diselenggarakan melalui webinar, (1/4).
“Pemerintah perlu mengoptimalkan peran Bulog dan BUMN untuk ketersediaan pangan dan menjadi off-taker produk hasil pertanian,”ungkap Staf Khusus Wakil Presiden RI, Lukmanul Hakim dalam rilisnya.
Lukman mengungkapkan perlu tindak lanjut segera atas kebijakan pemerintah mengeluarkan stimulus penanganan dampak covid-19 senilai Rp 405,1 triliun, yang sebagian diantaranya untuk pemulihan ekonomi nasional dan UMKM termasuk sektor pertanian. “Ini harus kita tindaklanjuti dan diimplementasikan secara efektif,”paparnya.
FGD Online mengusung tema: “Strategi Efektivitas Implementasi Stimulus Ekonomi Dampak Covid-19” menghadirkan nara sumber Lukmanul Hakim (Staf Khusus Wapres RI Bidang Ekonomi & Keuangan), Wahyu (Direktur Utama PTPN 8), Maxdeyul Sola (Sekretaris Jenderal Dewan Jagung Indonesia), Muhammad Syakir (Perhimpunan Ahli Agronomi Indonesia), Nasyith Madjidi (Praktisi Investasi & Keuangan), dan Anas Iskandar, (Kepala Divisi Social Enterprise BRI).
Wahyu mengingkatkan perlunya ketersediaan pangan yang cukup di masa pandemi covid-19 ini. Setidaknya, memiliki cadangan cukup beras dan kebutuhan pokok lainnya untuk 3-6 bulan ke depan. Menurut data informasi lapangan, stok beras saat ini di Bulog sekitar 1,4 juta ton. Sementara kebutuhan beras rata-rata sektiar 2,5 juta ton – 3 juta ton per bulan.
“Ketidakseimbangan supply-demand beras terlihat juga dari harga beras di pasar saat ini yang mengalami kenaikan. Salah satu contohnya adalah di kawasan Lembang Jawa Barat, harga beras medium per liter Rp 10.000,- (Rp. 12.000 per kilogram), harga tersebut melampaui harga ketetapan pemerintah di kisaran Rp 8.500,”jelas Wahyu.
Wahyu mengatakan, untuk pengendalian dan stabilitasi ketersediaan pangan dan mendorong peningkatan produksi pertanian nasional secara berkesinambungan, sesuai amanah undang-undang, pemerintah untuk segera membentuk Badan Otoritas Pangan, yang akan menjadi regulator dan pengendali pangan nasional serta mengkoordinasikan dengan instansi-instansi terkait.
Sementara Anas Iskandar, Kepala Divisi Sosial Enterprise BRI, memaparkan program jaring pengaman sosial untuk program PHK masuk dalam program Kartu Prakerja. Sesuai kebijakan pemerintah ada 5,6 juta orang pekerja yang tekena PHK termasuk UMKM. Mereka akan mendapatkan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), uang saku Rp 650.000 per bulan, uang transpiratsi Rp 150,000, dan biaya BLK sekitar Rp 1 juta. Biaya per orang penerima kartu Pra Kerja sebesar Rp 3.350.000,-
Pada kesempatan yang sama, praktisi investasi dan keuangan Nasyith Madjidi menilai kebijakan stimulus pemerintah harus segera ditindalanjuti dengan aksi dan program nyata. “Dampak covid-19 ini sangat cepat, sehingga perlu aksi segera dilakukan pemerintah dan berbagai pihak,” tuturnya.