BKPM Tandatangani MoU dengan Bursa Efek Indonesia

Penandatanganan MoU antara Kepala BKPM dengan Dirut BEI. (foto: Humas BKPM).

goodmoneyID – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama dengan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU)  antara BKPM dengan PT BEI untuk mengintegrasikan investasi riil dan investasi portfolio di pasar modal di Main Hall BEI, Jakarta, (28/1).

Bahlil menyampaikan bahwa melalui sinergi antara BKPM dengan BEI, diharapkan perusahaan yang sudah tercatat di Bursa dan memiliki rencana pengembangan, serta perluasan usaha, dapat difasilitasi secara maksimal oleh BKPM, baik dari sisi perizinan berusaha maupun fasilitas investasi.

“Dengan adanya kerja sama antara BKPM dengan BEI, diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang terdorong untuk mengembangkan dan memperluas usahanya dengan memanfaatkan alternatif pendanaan melalui pasar modal, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup luas dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Bahlil.

Di sisi lain, BEI juga akan memberikan bimbingan bagi perusahaan yang terdaftar di BKPM untuk dapat segera melaksanakan Initial Public Offering (IPO) dan akan bekerjasama dalam menyampaikan data, serta informasi perusahaan yang telah melakukan outbound investment kepada BKPM.

Inarno Djajadi menyampaikan, dengan sinergi dan kerja sama yang baik, diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. “Nota Kesepahaman juga dapat menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal,” ujar Inarno.

Berdasarkan data perizinan terintegrasi secara elektronik/OSS, sampai dengan akhir Desember 2019 terdapat 668.228 perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang terdaftar, dengan rincian 642.309 Perusahaan PMDN dan 25.919 Perusahaan dalam rangka PMA.

Perusahaan yang terdaftar di BKPM tersebut memiliki prospek untuk lebih berkembang, namun terkendala ketersediaan pendanaan dengan biaya modal yang lebih rendah di dalam negeri, terutama bagi perusahaan PMDN dengan skala usaha kecil dan menengah, termasuk perusahaan start-up. Untuk meningkatkan skala usaha perusahaan tersebut, pembiayaan melalui pasar modal yang sahamnya dimiliki masyarakat dapat menjadi alternatif.