goodmoneyID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia yang memberikan dukungan fiskal dan moneter dalam Program 3 Juta Rumah.
Hal tersebut disampaikan Menteri Ara dalam rapat lanjutan pembahasan mengenai rencana Bank Indonesia yang akan memberikan relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai instrumen pendukung program perumahan di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (20/2/2025).
“Sesuai janji kemarin kami langsung rapat untuk membahas tindak lanjut pertemuan kemarin. Hari ini saya sebagai bagian dari pemerintah khususnya dibidang perumahan dan kawasan permukiman kami mendapat dukungan yang luar biasa besar dan cepat dari Bank Indonesia dalam mencapai Asta Cita khususnya di bidang perumahan,” ujar Menteri PKP yang dilansir dari Times Indonesia, Jumat (21/2/25).
Menteri Ara juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia sangat membantu dalam 2 minggu terakhir untuk berkoordinasi dengan Kementerian PKP yang menjadi bukti nyata bahwa otoritas fiskal dan moneter adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menteri PKP menyatakan juga akan mengoptimalkan peran bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam mendukung pendanaan program 3 juta rumah. Untuk itu Menteri PKP mengucapkan terima kasih kepada Gubernur BI, Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan, Menteri BUMN atas sinergi yang telah dilakukan.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo turut menegaskan dukungan penuh terhadap program perumahan, baik dari sisi kebijakan maupun pendanaan. “Pertama, sebagai bagian dari NKRI Bank Indonesia mendukung penuh program-program yang menjadi asta cita dari segi kebijakan dan pendanaannya karena dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua, dukungan pendanaan yang dilakukan oleh BI adalah tentu saja berupa insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas di aantaranya sektor perumahan itu hingga Rp80 triliun,” katanya.
Selain insentif likuiditas, Gubernur BI menambahkan, bank sentral juga akan membantu pendanaan program tersebut melalui pembelian SBN di pasar sekunder. “Terakhir, dukungan pendanaan bank desa melalui pembelian SBN dari pasar sekunder yang dananya dapat digunakan untuk pendanaan diantaranya program perumahan,” ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) khusus perumahan, untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau rumah subsidi. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, penerbitan SBN Perumahan ini bagian dari sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna mengatasi backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit.
“Dalam mencapai program di bidang perumahan hari ini fokusnya karena target 3 juta rumah maka kita berdiskusi dan memutuskan kerjasama antara instrumen fiskal dan moneter dimana instrumen fiskal salah satunya berupa FLPP yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga yang sangat rendah yang disalurkan oleh Tapera kemudian melalui perbankan,” imbuh Menkeu.