goodmoneyID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) Selasa (21/4) resmi melarang mudik Lebaran, guna menekan angka penyebaran Covid-19. Namun kebijakan ini diklaim oleh Ekonom bakal berdampak langsung pada perekonomian masyarakat yang disisi lain juga tertekan oleh Covid-19.
Direktur Insitute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menyatakan, kebijakan pelarangan mudik berpotensi menurunkan ekonomi nasional karena tradisi yang dilakukan tiap tahun ini biasanya menjadi ladang pertumbuhan konsumsi masyarakat. Namun, inilah cara yang harus ditempuh pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus.
“Mudik ini biasanya jadi amunisi pertumbuhan ekonomi, mobilitas orang akan diikuti pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Tapi sekarang kan fokus kita ke Covid-19, mau tidak mau ini harus di tempuh,” kata Enny dalam diskusi daring, Rabu (22/4).
Enny menyatakan, potensi masyarakat untuk melakukan mudik saat ini menurun drastis. Sebab, pertama, pegawai negeri sudah dilarang mudik dan libur hari raya Idul Fitrinya sudah direlokasi ke waktu yang lain, kemudian para pekerja sektor informal pun sudah curi start melakukan mudik terlebih dahulu sebelum aturan pemerintah dikeluarkan. Ditambah lagi, transportasi umum mengalami pembatasan operasional dan kapasitas penumpang, membuat masyarakat mengurungkan niat untuk mudik.
Enny menambahkan untuk saat ini fokus pemerintah harus benar-benar tertuju pada pembatasan pergerakan manusia untuk bepergian, karena di situlah masalah utamanya. Jika kebijakan ini tidak segera diperketat, maka ditakutkan pandemi ini tidak akan berakhir meskipun sudah melewati bulan Mei atau Juni, seperti yang diprediksi.
“Kalau pemerintah nggak fokus, ambigu, khawatir kita, Mei, Juni aja nggak akan selesai, kalau nggak selesai nggak ada yang bisa bertahan hidup tanpa penghasilan untuk 2-3 bulan ke depannya,” pungkas Enny.