goodmoneyID – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati pada 10 Oktober 2023 menghadiri pertemuan the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Council khususnya dalam sesi tentang “Update on Indonesia’s Request to Start the OECD Accession Process” yang diselenggarakan di Kantor Pusat OECD, Paris.
OECD merupakan organisasi internasional yang terdiri atas 38 negara anggota yang
merepresentasikan sekitar 80% perdagangan dan investasi global. Sebagai salah satu knowledge center dunia, OECD merupakan salah satu international standard setting body dalam pengembangan tools, analisis, serta standar kebijakan dalam meningkatkan kesetaraan, kesempatan, kesejahteraan, dan kemakmuran di dunia.
Pemerintah Indonesia c.q. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara resmi
menyampaikan minat (intention) Indonesia untuk menjadi anggota OECD pada tanggal 14 Juli 2023.
Keanggotaan Indonesia dalam OECD diharapkan dapat mendukung keberlanjutan reformasi struktural di Indonesia dalam meningkatkan perekonomian Indonesia yang semakin berdaya tahan (resilient), berkelanjutan, inklusif, dan dapat menunjang upaya mencapai Visi Indonesia Emas Tahun 2045.
Intensi Indonesia tersebut telah direspons melalui surat Sekretaris Jenderal (Sekjen) OECD dan dilanjutkan dengan kunjungan Sekjen OECD ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 10 Agustus 2023.
Hubungan Indonesia dan OECD sejak tahun 2007 berkembang pesat, termasuk peran aktif
Indonesia dalam mendukung kerja sama OECD dengan negara di kawasan Asia Tenggara melalui pembentukan OECD Southeast Regional Program (OECD SEARP). Indonesia bersama Jepang telah menjadi Co-chairs SEARP tahun 2014-2017.
Program kerja sama Indonesia dan OECD juga terefleksikan melalui Joint Work Program (JWP) sejak tahun 2017 dan telah menandatangani the 4th Joint Work Program (JWP) for 2022-2025 yang mencakup sejumlah area kebijakan prioritas seperti (i) kebijakan makroekonomi, kepatuhan pajak, dan tata kelola pemerintahan yang baik (sound macroeconomic policy, tax compliance and good governance); (ii) iklim bisnis dan digitalisasi (the business climate and digitalisation); (iii) modal manusia dan inklusi sosial (human capital and social inclusion); (iv) pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Dalam pertemuan OECD Council di Paris, Menkeu Sri Mulyani memaparkan sejumlah capaian reformasi struktural di Indonesia paska Krisis Ekonomi Asia Tahun 1997/1998 diantaranya peningkatan kualitas demokrasi, perbaikan akuntabilitas dan transparansi kebijakan, penguatan kebijakan anggaran, penguatan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan (vulnerable group), peningkatan kebijakan persaingan (competition policy), penguatan independensi bank sentral, dan sejumlah program reformasi kebijakan lainnya.
Indonesia juga menyampaikan komitmen melanjutkan reformasi struktural dan transformasi dalam pengembangan kebijakan pembangunan ekonomi hijau yang sudah menjadi bagian dalam APBN beberapa tahun terakhir, termasuk kebijakan transisi energi
melalui implementasi platform Energy Transition Mechanism (ETM).
Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, “Pelaksanaan sejumlah reformasi struktural di Indonesia dalam lebih dari 20 tahun terakhir dan meningkatnya kerja sama Indonesia dengan OECD menjadi modalitas penting bagi keyakinan dan kesiapan Indonesia dalam menjalani rangkaian proses aksesi untuk menjadi anggota OECD”. Indonesia menyadari bahwa proses aksesi menjadi anggota OECD akan membutuhkan waktu multi-years dalam memastikan bahwa Indonesia dapat memenuhi sejumlah standar kebijakan OECD bagi setiap calon anggota baru.
Dalam menunjang proses tersebut, Pemerintah Indonesia akan membentuk Komite Nasional yang melibatkan sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) yang terkait. Komite dimaksud akan fokus dalam melakukan identifikasi kebijakan dan peraturan yang diperlukan dalam memenuhi standar OECD, pengawasan (monitoring) atas proses persiapan, membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, mengembangkan strategi komunikasi internal dan eksternal, serta sejumlah kegiatan lain yang dibutuhkan dalam menunjang proses keanggotaan Indonesia.
Proses koordinasi domestik nantinya juga akan melibatkan pemangku kepentingan lainnya termasuk akademisi, NGO/CSO, maupun pihak swasta. Menkeu Sri Mulyani menambahkan bahwa “Komitmen Indonesia untuk menjadi anggota OECD sejalan dengan mandat konstitusi yang mendorong peran aktif Indonesia dalam kerja sama internasional.
Indonesia siap untuk bekerja sama dengan anggota OECD dan mitra internasional lainnya dalam memperkuat kerja sama multilateral”, lanjut Menkeu. Hal ini sejalan dengan konsistensi Indonesia saat menjalankan tugas sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 dan Keketuaan ASEAN Tahun 2023.
Dalam pertemuan OECD Council tersebut, seluruh anggota OECD menyambut baik dan mendukung intensi Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Indonesia akan menjadi negara Asia ketiga setelah Jepang dan Korea, serta negara ASEAN pertama yang menjadi anggota OECD.
Keanggotaan Indonesia dalam OECD dinilai juga akan memberikan manfaat bagi OECD. Sejumlah negara anggota OECD juga menyampaikan tawaran untuk membagi pengalaman dan transfer pengetahuan yang diharapkan dapat membantu Indonesia dalam tahapan aksesi menjadi anggota OECD.
Keanggotaan Indonesia di OECD akan mendorong reformasi ekonomi dan tata kelola nasional yang lebih baik, yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini pada gilirannya dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.
Di samping itu, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, terdapat potensi pendapatan yang
lebih tinggi bagi penduduk Indonesia. Kondisi ekonomi yang membaik dapat menghasilkan upah yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan bagi individu dan keluarga.