goodmoneyID – Pro kontra mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja mendorong Pemerintah untuk menggelar roadshow yang rencananya akan diadakan di 18 kota. Acara itu akan dilaksanakan dalam waktu sepekan ini. Langkah ini akan mengumpulkan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Minggu ini roadshow penyerapan aspirasi dengan prioritas 18 kota di seluruh Indonesia. Presiden akan hadir di lima tempat, pertama tentu Jakarta, ” terang Susiwijono, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (24/2).
Susi mengatakan kota-kota yang menjadi tujuan roadshow Omnibus Law Cipta Kerja ditentukan melalui beberapa aspek seperti banyaknya jumlah industri, stakeholder atau pemangku kepentingan, pekerja, dan pertimbangan dari sisi investasi.
“Kita mulai dari Jakarta tapi yang lain belum pasti karena Pak Menko Airlangga harus melaporkan dulu ke Presiden terkait beberapa daerah utama,” ujarnya.
Susiwijono menekankan dikirimnya naskah RUU Omnibus Law ke DPR bukan berarti aspirasi dari mayarakat sudah tertutup, sebab itu pemerintah akan gelar roadshow ini.
“Dengan dikirimnya naskah ke DPR bukan berarti aspirasi masyarakat tertutup, Ini justru baru akan kita mulai. Nanti kita kumpulkan aspirasi dari semuanya, lalu kita bawa ke parlemen,” tambah Susiwijono.
Susi menyebutkan roadshow ini dilakukan menyusul banyaknya respons dari masyarakat terkait isi dari Omnibus Law Ciptaker sehingga pihaknya tidak hanya akan menerima aspirasi namun juga menjelaskan secara detil rincian RUU tersebut. Mulai dari bahan sosialisasi, paparan yang akan disampaikan, hingga tanya jawab terkait isu-isu terkini khususnya Omnibus Law Ciptaker.
“Kami berterima kasih karena responsnya luar biasa dan menurut saya justru dengan respon luar biasa maka kami juga harus mengatur cara menampung agar lebih terstruktur,” pungkas Susiwijono.
Meski demikian, belum ada kepastian apakah roadshow tersebut akan melibatkan pihak-pihak yang selama ini kontra dengan RUU Omnibus Law tersebut. Selain itu, sebelumnya Presiden meminta Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri untuk mendekati kelompok yang menolak RUU ini.