goodmoneyID – Dalam FGD Online yang mengusung tema “Strategi Efektivitas Implementasi Stimulus Ekonomi Dampak Covid-19”, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Wahyu, mengingkatkan bahwa saat ini pemerintah perlu memastikan ketersediaan bahan pangan pokok yang cukup saat masa pandemi Covid-19. Contohnya seperti memiliki cadangan beras dan barang lain selama 3-6 bulan ke depan.
Narasumber dalam FGD Online ini adalah Lukmanul Hakim (Staf Khusus Wapres RI Bidang Ekonomi & Keuangan), Wahyu (Direktur Utama PTPN 8), Maxdeyul Sola (Sekretaris Jenderal Dewan Jagung Indonesia), Muhammad Syakir (Perhimpunan Ahli Agronomi Indonesia), Nasyith Madjidi (Praktisi Investasi & Keuangan), dan Anas Iskandar, (Kepala Divisi Social Enterprise BRI).
“Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pangan yang cukup di masa pandemi covid-19 ini. Setidaknya, memiliki cadangan cukup beras dan kebutuhan pokok lainnya untuk 3-6 bulan ke depan,” ujar Wahyu, saat Konferensi pers online, 1/04).
Perhimpunan Ahli Agronomi Indonesia Muhammad Syakir, menambahkan, selain cadangan beras di Bulog, saat ini stok beras di penggilingan besar sekitar 1,2 juta ton, dan stok beras di pasar induk sekitar 26 ribu ton.
“Total cadangan beras saat ini diperkirakan sekitar 3,6 juta ton. Sementara konsumsi beras rata-rata per bulan sekitar 2,5 juta – 3 juta ton,”ungkap Muhammad Syakir.
Cadangan beras diharapkan bertambah dengan masa musim tanam bulan April 2020. Namun, menurut Syakir, perlu diantisipasi, panen Masa Tanam I ini hasilnya tidak begitu menggembirakan. “Diperkirakan produksi gabah turun hingga 50 persen,” tuturnya.
Penurunan produksi padi ini akibat keterlambatan menanam karena iklim dan cuaca yang kurang mendukung. Keterlambatan masa tanam tersebut berdampak pada meningkatnya hama, salah satunya tikus.
Pantauan lapangan di produksi padi petani turun dari rata-rata sekitar 5-6 ton per hektar menjadi 3-3,5 ton per hektar. Solusinya, pasca panen diharapkan masyarakat dapat melanjutkan penanam padi untuk menjaga produksi nasional, dengan meningkatkan dukungan pemerintah terkait penyediaan air, irigasi, dan pendukung lainnya.
Ketidakseimbangan supply-demand beras terlihat juga dari harga beras di pasar saat ini yang mengalami kenaikan. Salah satu contohnya adalah di kawasan Lembang Jawa Barat, harga beras medium per liter Rp 10.000,- (Rp. 12.000 per kilogram), harga tersebut melampaui harga ketetapan pemerintah di kisaran Rp 8.500.
Di samping beras, ungkap Muhammad Syakir, beberapa komoditas strategis yang mempengaruhi inflasi harganya sudah tinggi sejak sebelum covid-19, seperti cabai, bawang putih, bawang bombay, dan rempah-rempah diantaranya jahe, menunjukkan bahwa produksi kurang. Bahan pokok yang melonjak tajamnya juga gula pasir. Harga gula pasir di bandung yang pekan lalu mencapai Rp 27.000 per kilogram, pekan ini melonjak lagi menjadi Rp 50.000,-.
Selain itu, ketersediaan daging ayam dan telur juga terpengaruh oleh suplai pakan yang diproduksi dari jagung. Padahal dalam kondisi covid-19 ini masyarakat perlu mengkonsumsi gizi dan protein yang cukup sehingga dapat menjaga daya tahan tubuhnya dengan baik.
“Peternakan ayam produksinya menurun, selain karena ada kebijakan pemusnahan DOC sebelumnya akibat harga ayam rendah, ditambah lagi saat ini kelangkaan pakan, karena produksi jagung berkurang,”kata Sekjen Dewan Jagung Indonesia, Maxdeyul Sola.
Meski persedian beras terbatas, Stafsus Wapres Lukmanul Hakim, tidak merekomendasikan impor beras untuk saat jangka pendek ini. Karena berdasarkan pengalaman, prroses impor juga membutuhkan waktu, realisasinya bisa 2-3 bulan kemudian. Sementara impor komoditas lainnya seperti gula pasir, bawang bombay, dapat dipertimbangkan.
Oleh sebab itu, untuk pengendalian dan stabilitasi ketersediaan pangan dan mendorong peningkatan produksi pertanian nasional secara berkesinambungan, sesuai amanah undang-undang, pemerintah di tuntut untuk segera membentuk Badan Otoritas Pangan, yang akan menjadi regulator dan pengendali pangan nasional serta mengkoordinasikan dengan instansi-instansi terkait.