Ekonom: Pemerintah Harus Ciptakan Lapangan Kerja Yang Produktif

Loading

goodmoneyID – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta jiwa atau sekitar 9,82% dari total penduduk. Jumlah tersebut berkurang 530 ribu jiwa dibandingkan posisi September tahun lalu dan menyusut 805 ribu jiwa dibandingkan posisi Maret tahun lalu.

Berdasar data tersebut angka kemiskinan di Indonesia memang berkurang, namun perlu disadari angkanya bergerak lambat dibanding dengang negara tetangga sendiri, seperti China, Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Hendri Saparini, Direktur Utama Core Indonesia  dalam acara Economic Outlook 2020, “Mengelola Orang Miskin Indonesia 5 Tahun Ke Depan”, mengatakan perlunya lompatan terhadap angka kemiskinan yang menyasar pada peningkatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Bicara angka kemiskinan menurut data BPS memang betul dan data menunjukan seperti itu. Tapi tidak hanya secara angka saja yang dikurangi. Perlu ada strategi dan kebijakan yang bisa melakukan lompatan terhadap peningkatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang diatas zona miskin yaitu masyarakat moderat dan rentan yang jumlahnya cukup banyak moderat 24,6 persen dan rentan 35,9 persen,” ujar Hendri kepada goodmoneyID di Jakarta, (9/12).

Bukan tidak mungkin Indonesia bisa melakukan lompatan jauh pada angka kemiskinan, mengingat negara lain juga membuktikan itu bisa. Misalkan saja Thailand pada tahun 2005 angka kemiskinan mencapai 26,8 persen, dan menunjukan performa cukup baik hingga 2017 angka kemiskinannya menjadi hanya 7,9 persen. Sama juga Vietnam diperiode yang sama 2005 angka kemiskinan mencapai 18,1 persen kemudian menjadi 9,8 persen di 2017.

Menurut Hendri bukan hanya angka kemiskinan yang menjadi fokusnya, tetapi bagaimana mengupayakan mereka agar mendapat lapangan pekerjaan yang layak, dan menyediakan market bagi masyarakat yang berpendidikan rendah.

“Mungkin Indonesia bisa melompat jauh, karena banyak negara membuktikan itu. Grafiknya mengalami lompatan bukan mendatar. Jadi itu yang diharapkan. PR kita kesitu, Kalau hanya memperbaiki yang tidak miskin, bisa dikasih bantuan seperti sekarang ini. Tapi kan itu sifatnya tidak bisa selamanya pemerintah memberikan bantuan itu,” ujar Hendri.

Hendri menambahkan, mengurangi angka kemiskinan dengan bantuan sosial memang bisa dikatakan terjaga mungkin hingga 2-3 tahun kedepan, Tetapi pemerintah perlu fokus pada penciptaan lapangan kerja yang produktif, tidak hanya yang pengangguran  karena berpindah pekerjaan yang tidak jauh lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Tetapi yang diharapkan mereka tetap bekerja dengan pendapatan yang lebih baik.

“Sebab itu kalau bicara bagaimana pendapatan masyarakat bisa meningkat, caranya hanya dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Satu lagi market mereka juga harus ciptakan, khusunya untuk mereka yang pendidikanya rendah. Apa yang dia bisa buat, kemudian dibeli dengan kebijakan fiskal yang menciptakan pasar bagi mereka. Kalau tidak ada upaya secara aktif memperdayakan mereka ya tidak bisa,” pungkas Hendri.