Mengkaji Ulang Pelarangan Mudik Lebaran 2021

Loading

goodmoneyID – Pemerintah secara resmi, melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada Jumat, 26 Maret 2021 melarang mudik lebaran terhitung dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021.

Pertimbangan pemerintah melarang mudik sebagai usaha untuk mencegah pertumbuhan covid19. Sebab dari pengalaman berbagai libur panjang selama 2020 sampai 2021 yang disertasi tingginya mobilitas warga ke kampungnya, dampaknya angka pertumbuhan covid19 menjadi melonjak.

“Pengendalian agar pertumbuhan covid19 tidak semakin naik, dan semaksimal mungkin di upayakan untuk terus turun harus terus kita upayakan. Kita patut bersyukur sejak program vaksinasi covid19 dijalankan oleh pemerintah pada Januari 2021 lalu, angka pertumbuhan covid19 menunjukkan tren penurunan,” ujar Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH Said Abdullah. Senin (5/4).

Bila per akhir Januari 2021 lalu kasus positif covid19 secara harian mencapai 11.000-14.000 kasus, namun secara perlatan turun, pertengahan Februari 2021 berkisar antara 8.000 – 10.000 kasus harian, dan akhir Maret 2021 ini turun kembali pada kisaran 4.000 – 6000 kasus harian.

Sejalan dengan turunnya kasus positif covid19, jangkaun terhadap kelompok prioritas dari program vaksinasi covid19 menunjukkan peningkatan yang cepat. Hingga 29 Maret 2021 tenaga kesehatan yang telah di vaksin tahap pertama mencapai 97,51% atau 1.432,153, dan  vaksin tahap dua mencapai 86,87% atau 1.275.981.

Petugas publik vaksinasi tahap pertama mencapai 26,26% atau 4.59.721 dan vaksinasi tahap kedua mencapai 11,17% atau 1.936.112, sedangkan untuk lansia vaksinasi tahap pertama sebanyak 6,75% atau 1.453.977 dan Vaksinasi tahap kedua 0.55% atau 118.546.

Secara keseluruhan kelompok prioritas vaksinasi covid19 sebanyak 40.349.951 dan yang telah menjalani vaksinasi tahap pertama mencapai 18,43% atau 7.435.851 dan Vaksinasi tahap kedua sebanyak 8,25% atau 3.330.639.

“Saya berharap kita bisa menjaga momentum pemulihan kesehatan rakyat akibat pandemi covid19 terus terjaga kearah yang baik. Namun kaca mata kita tidak boleh hanya kaca mata kuda, hanya menimbang pemulihan kesehatan rakyat sebagai satu satunya dasar pengambilan kebijakan.” imbuhnya.

Kebijakan publik yang baik adalah menimbang banyak aspek, dan memenangkan banyak aspek. Aspek lain dalam konteks ini adalah pemulihan ekonomi nasional. Saya tidak sedang mempertentangkan antara aspek kesehatan dan ekonomi rakyat. Keduanya adalah hal penting, oleh sebab itu saya mengajukan pertimbangan kepada pemerintah tentang beberapa hal dalam konteks ekonomi.

“Bila kita mengacu pada data Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2020, konsumsi Rumah Tangga (RT) dari sisi pengeluaran penyumbang 57% PDB setara Rp. 8.900 triliun dari total PDB kita sebesar Rp. 15.434 triliun. Secara teritorial, Pulau Jawa berkontribusi sebanyak 58% dari PDB kita. Laporan OJK per Februari 2021, kredit rumah tangga masih mengalami kontraksi -0,4%, bandingkan saat sebelum pandemi, misalnya Februari 2020 pertumbuhan kredit rumah tangga mencapai 6,9%,” papar Said Abdullah.

Sektor lain yang mengalami kontraksi pertumbuhan kredit antara lain; perdagangan -5,1%, pengolahan -3,6% dan tambang -7,5%. Bila kita cek secara komposisional, industri pengolahan berkontribusi pada PDB sebesar 19,8%, sektor perdagangan 12,9% dan tambang 6,4%.

Kontraksi kredit yang di hadapi sektor sektor tersebut dikarenakan belum pulihnya pasar atau permintaan, sementara untuk rumah tangga, terutama menengah atas memilih menahan spending-nya. Sementara rumah tangga miskin disangga (buffer) tingkat konsumsinya dengan berbagai program bansos.

Lebaran dengan tradisi mudiknya adalah peristiwa budaya sekaligus ekonomi, terutama di Pulau Jawa yang berkontribusi 58% PDB kita. Mobilitas orang dari pusat kota sebagai pusat ekonomi ke desa desa atau kampung halaman saat mudik tentu akan memberi pengaruh besar, misalnya terjalinnya kembali silaturahmi yang telah sekian lama tidak ada perjumpaan fisik. Peristiwa itu tentu membawa kebahagiaan sosial.

Secara ekonomi, mudik mendorong tingkat konsumsi rumah tangga, akan banyak sektor ikutan yang terdampak, misalnya; transportasi, hotel, restoran, retail, hingga pedagang eceran. Selama pandemi 2020 kemarin, sektor sektor ini sangat terpukul. Transportasi terkontraksi -15,4%, hotel (penyedia jasa akomodasi) -24,4%, restoran (penyedia jasa makanan) -6,68%.

Mempertimbangkan perihal diatas, maka saya memberikan usulan kepada pemerintah untuk:

  1. Mengkaji kembali pelarang mudik selama lebaran. Kajian itu menyangkut durasi mudik dan mekanisme mudik. Sebagai pertimbangan, agenda mudiknya yang diperkirakan antara tanggal 6 – 17 Mei 2021 (secara kultural), namun pemerintah bisa membatasi pelonggaran mudik dengan batas waktu beberapa hari saja, misalnya 5 hari.
  2. Kegiatan mudik disyaratkan dengan menunjukkan dokumen hasil swab negatif covid19 untuk semua orang yang mudik baik saat datang maupun balik, baik didalam kota, antar kota dalam provinsi, apalagi antar kota antar provinsi. Protokol ini sesuai dengan tata cara pencegahan penularan covid19 diantara penumpang kereta api dan pesawat terbang.
  3. Satgas Covid19 dan jajaran aparat keamanan di semua tingkatan melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara ketat terhadap para pemudik yang melanggar ketentuan, yakni tidak memenuhi protokol kesehatan.
  4. Para pelaku ekonomi, atau sektor sektor yang terkait sebagaimana yang saya sebutkan diatas juga menerapkan protokol kesehatan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh satgas covid19 di daerah masing masing, terutama pada area area yang menjadi perlintasan mudik.
  5. Mempercepat pelaksanaan vaksinasi terutama terhadap kelompok prioritas, terutama pada daerah daerah yang menjadi sasaran mudik sebagai upaya pencegahan penyebaran covid19 di daerah tujuan mudik.
  6. Satgas covid19 tetap melarang proses halal bi halal secara fisik di kampung kampung, terlebih lagi melibatkan pemudik dari luar. Jikalau tetap melaksanakan halal bi halal fisik, maka aturan teknisnya dan pelaksanaanya dilaksanakan oleh satgas covid19 tingkat desa/ kampung yang dilakukan diruang terbuka secara bersama sama dengan tetap memprioritaskan protokol kesehatan.

“Saya berkeyakinan dengan ikhiar tersebut kita bisa memenangkan banyak hal sekaligus, yakni menjaga pertumbuhan covid19 tetap menurun, sekaligus menggunakan momentum mudik sebagai bangkitan ekonomi, dan mentradisikan budaya silaturahmi dengan baik dengan segenap kerabat. Pandemi covid19 tidak serta merta membuat kita memilih jalan pintas dengan sekedar melarang mudik, justru momentum ini harus kita kelola sebagai exercise untuk membiasakan rakyat hidup normal baru sebagaimana yang sering di tegaskan oleh pemerintah sendiri,” pungkasnya.