goodmoneyID – Pemerintah kembali ubah postur defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021 menjadi 5,2%. Setelah sebelumnya dalam pembahasan awal dengan DPR Defisit RAPBN dirancang hanya 4,7%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal ini telah diputuskan oleh Presiden.
“Presiden memutuskan kita akan melebarkan defisit RAPBN menjadi 5,2% dari produk domestik bruto (PDB) di tahun 2021. Jadi lebih tinggi lagi dari desain awal yang sudah disepakati dengan DPR sebesar 4,7%,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers daring, Selasa (28/7).
Sri Mulyani juga menyebutkan pemerintah melihat suatu ketidak pastian pada kasus Covid-19 yang terus meningkat. Terutama di bulan terakhir pembukaan ekonomi di seluruh dunia, yang membuat kecepatan pemulihan ekonomi bisa terganggu. Ketidak pastian tersebut meliputi.
Satu, mengenai kecepatan dan kemungkinan penanganan Covid-19 di seluruh dunia. Yakni pengendalian Covid- 19 apakah benar-benar bisa terkendali (menurun). Kemudian munculnya vaksin Covid-19, akan sangat menentukan langkah dan pola pemulihan tahun 2021.
Kedua, hal yang mempengaruhi proyeksi tahun depan adalah global economic recovery. Recovery atau pemulihan ekonomi global ini juga sangat tidak pasti akibat Covid-19.
“Jadi meskipun saat ini beberapa lembaga internasional perkirakan pemulihan ekonomi akan cukup cepat untuk tahun depan. Dengan asumsi tahun ini menurunnya sangat tajam, namun kita melihat bahwa kementerian dan lembaga terus menerus melakukan revisi pemulihan ekonomi 2020-2021. Sehingga pemulihan ekonomi dunia juga diperkirakan masih tidak pasti. Bisa strong rebound, bisa sifatnya moderate,” terang Sri Mulyani.
Ketiga, Pemulihan ekonomi sangat tergantung pada penanganan Covid-19 terutama pada semester II 2020, yaitu kuartal 3 dan 4.
“Kalau penanganannya efektif, dan berjalan seiring dengan pembukaan aktivitas ekonomi, maka kondisi ekonomi bisa recovery pada kuartal 3 dengan positive growth 0,4%, dan pada kuartal 4 akan akselerasi ke 3%. Kalau itu terjadi, maka ekonomi kita secara tahunan akan bisa tetap di zona positif,” imbuhnya.
Kata Sri Mulyani dengan defisit 5,2% dari PDB tahun 2021, maka Indonesia akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp179 triliun. Serta akan ditetapkan oleh presiden sebagai prioritas belanja untul mendukung pemulihan ekonomi nasional tahun depan.
“Prioritas ini yang akan kita dukung untuk penambahan belanja. Yaitu, pertama dari sisi ketahanan pangan, kedua pembangunan kawasan industri yang didukung infras, ketiga ICT agar di Indonesia konektivitas dari sisi teknologi digital bisa ditingkatkan dan meratakan di seluruh Indonesia, kemudian presiden menekankan bidang pendidikan dan kesehatan terutama untuk penanganan Covid-19 pasca 2020 dan dukungan untuk biaya vaksin,” tutup Sri Mulyani.