goodmoneyID – Penunjukan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono sebagai penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan pak Anies Rasyid Baswedan yang berakhir masa tugasnya pada tanggal 16 Oktober 2022 sudah sangat tepat, sesuai harapan pelaku usaha sebagaimana hasil Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh DPD HIPPI DKI Jakarta pada tanggal 20 September 2022 yang lalu.
Sebagai pejabat yang pernah berkarier di Pemprov DKI Jakarta tentu sudah pasti memahami karateristik kota Jakarta sebagai kota jasa.
“Pak Heru pernah menjadi Walikota Jakarta Utara,Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri dari sisi leadership sudah memiliki kapabilitas yang mumpuni, ” Ucap Sarman Simanjorang, Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Minggu (9/10).
Artinya nanti ketika memulai tugas sebagai Penjabat Gubernur tidak perlu adaptasi atau penyesuaian lagi, sudah langsung bisa bekerja karena sudah mengenal birokrasi Pemprov DKI Jakarta dari dari tingkat Provinsi, Walikota, kecamatan dan Kelurahan.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah itu juga menyebutkan sebagai Kasetpres komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian terkait serta Forkopinda dipastikan semakin efektif dan produktif untuk kelancaran berbagai program pembangunan kota Jakarta.
“Focus utama dan prioritas yang harus dilakukan Pj Gubernur DKI Jakarta adalah mengawal proses pemulihan ekonomi Jakarta ditengah turbulensi perekonomian nasional dan global, ” Imbuh Sarman.
Dalam memasuki masa transisi perpindahan ibukota ke Kalimantan ke depan, pelaku usaha berharap agar dilibatkan dalam menyusun blueprint yang menjadikan Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi nasional termasuk dalam merevisi UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta yang segera berproses.
“Semoga dibawah kepemimpinan pak Heru sebagai Pj Gubernur,proses pemulihan perekonomian Jakarta berjalan baik,mampu bertahan ditengah gejolak ekonomi nasional dan global yang tidak pasti, ” tutup Sarman.